Dasar Hukum MPR Menurut UUD 1945 (Majelis Permusyawaratan Rakyat)

Dasar Hukum MPR Menurut UUD 1945 (Majelis Permusyawaratan Rakyat)

Dasar hukum MPR – MPR adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kepanjangan MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Terdapat tugas tugas MPR yang menjadi dasar dibentuknya lembaga ini. Tugas dan wewenang MPR meliputi hal-hal terkait konstitusi serta posisi presiden dan wakil presiden. Tentu terdapat dasar hukum MPR di Undang-Undang mengenai lembaga MPR ini.

Majelis Permusrawaratan Rakyat (MPR) merupakan salah satu lembaga negara di Indonesia. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan presiden. Beberapa tugas MPR di antaranya adalah melantik presiden dan wakil presiden serta menentukan posisi presiden dan wakil presiden jika terjadi kekosongan jabatan.

Adapun wewenang MPR antara lain bisa mengubah dan menetapkan undang-undang dasar (UUD) dengan satu dan beberapa syarat. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas MPR, wewenang MPR, fungsi MPR, keanggotaan MPR, hak MPR, kewajiban MPR dan kegiatan MPR diatur dalam dasar hukum khusus yang ada di undang-undang.

Dasar hukum MPR adalah UUD 1945 khususnya adalah pasal 2 dan pasal 3 UUD 1945. Pasal 2 UUD 1945 memuat mengenai pengertian MPR, keanggotaan MPR serta kewajiban MPR. Sementara tugas dan wewenang MPR diatur dalam pasal 3 UUD 1945.

(baca juga landasan hukum HAM)

dasar hukum mpr

Dasar Hukum MPR RI

Apa saja dasar hukum tugas dan wewenang MPR? Dasar hukum MPR diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 2 dan 3 pada Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berikut merupakan bunyi pasal 2 UUD 1945 dan bunyi pasal 3 UUD 1945.

Bunyi Pasal 2 UUD 1945

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara

(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak

Bunyi Pasal 3 UUD 1945

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar

Tugas dan Wewenang MPR

Berdasarkan bunyi pasal 2 dan 3 UUD 1945 tersebut, ada beberapa tugas dan wewenang MPR. Berikut merupakan tugas MPR dan wewenangnya menurut UUD 1945.

  1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
  2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum
  3. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya
  4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden (jika presiden berhenti)
  5. Memilih Wakil Presiden (jika terjadi kekosongan posisi wakil presiden)
  6. Memilih Presiden dan Wakil Presiden (jika terjadi kekosongan posisi presiden dan wakil presiden secara bersamaan)

Nah itulah pengetahuan mengenai dasar hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memuat peran, fungsi, tugas dan wewenang MPR selaku lembaga tinggi negara. MPR memang memiliki tugas dan wewenang khusus sesuai dasar hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sekian info pengetahuan tentang dasar hukum dan tugas wewenang MPR kali ini.

Tinggalkan komentar