Prinsip-prinsip demokrasi – Pengertian demokrasi secara umum adalah suatu bentuk pemerintahan dimana tiap warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Adapun contoh negara demokrasi yang ada di dunia adalah Amerika Serikat, India, Brasil dan juga Indonesia.
Demokrasi memang mengedepankan keterlibatan rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini menjadi prinsip dasar demokrasi itu sendiri yang mendasari perbedaan negara demokrasi dengan negara yang tidak menganut sistem demokrasi.
Ada banyak macam-macam demokrasi di dunia. Secara umum klasifikasi demokrasi dibagi menjadi dua yakni demokrasi langsung dan tidak langsung. Sementara menurut ideologinya, demokrasi bisa berupa demokrasi liberal, demokrasi rakyat dan demokrasi Pancasila.
Terdapat beberapa ciri-ciri demokrasi yang ditemui secara umum, di antaranya adalah adanya keterlibatan rakyat, kebebasan pers dan adanya batasan bagi kekuasaan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang selalu ada pada negara-negara yang menganut sistem demokrasi.
Prinsip demokrasi adalah adalah sejumlah kaidah dasar yang harus ada dan ditaati oleh negara penganut pemerintahan demokratis ini. Di Indonesia, prinsip demokrasi Pancasila dilambangkan dalam 5 sila pancasila itu sendiri, baik dalam sila Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.
Prinsip-Prinsip Demokrasi
Berikut ini akan dijelaskan prinsip-prinsip demokrasi secara universal dan penjelasannya secara detail dan lengkap.
1. Negara berdasarkan konstitusi
Salah satu prinsip utama demokrasi adalah negara yang berdasarakan peraturan konstitusi. Yang dimaksud konstitusi adalah undang-undang dasar atau seluruh peraturan hukum yang berlaku di sebuah negara, yang menjadi konsep demokrasi yang utama.
Negara demokratis menjadikan konstitusi sebagai dasar hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi juga berfungsi untuk membatasi wewenang penguasa atau pemerintah serta menjamin hak rakyat agar pemerintah tidak sewenang-wenang kepada rakyatnya.
Tiap yang melanggar konstitusi akan diberi sanksi dan hukuman sesuai yang telah ditetapkan sebelumnya. Konstitusi sangat penting untuk memberi batasan baik bagi pemerintah atau rakyatnya.
2. Adanya kedaulatan rakyat
Dalam negara demokrasi, kedaulatan rakyat menjadi prinsip dasar demokrasi yang paling penting. Prinsipnya, rakyat dilibatkan dalam proses pemerintahan. Kedaulatan rakyat bermakna bahwa segala penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan rakyat harus dipertanggungjawabkan kembali kepada rakyat.
Kedaulatan rakyat juga menegaskan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi di sebuah negara. Hal ini sesuai dengan definisi demokrasi yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak
Proses peradilan dalam negara demokrasi harus bersifat bebas dan tidak memihak. Yang dimaksud peradilan bebas adalah peradilan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak lain termasuk pemerintah dan penguasa.
Selain itu proses peradilan juga harus tidak memihak. Artinya peradilan tidak condong kepada salah satu pihak yang bersengketa di muka persidangan.
Semua orang harus mendapat perlakuan hukum yang sama dan sifatnya harus netral. Posisi netral sangat dibutuhkan untuk melihat proses peradilan dengan baik dan benar.
4. Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat
Prinsip pokok demokrasi selanjutnya adalah adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Hal ini juga terkait pada kebebasan berserikat atau berorganisasi, asalkan tidak menyalahi konstitusi. Tiap orang berhak membentuk kelompok, serikat atau organisasi serta menyampaikan pendapat di muka umum.
Tentu pada prakteknya ada aturan yang harus dipatuhi dan kebebasan yang dimiliki juga harus sesuai aturan yang ada. Asalkan sesuai dengan konstitusi, maka rakyat berhak menyampaikan pendapatan dan membentuk organisasi sesuai tujuan mereka.
5. Pergantian kekuasaan secara berkala
Pada negara demokrasi, pergantian kekuasaan selalu dilakukan secara berkala. Pada umumnya, manusia yang memiliki kekuasaan tidak terbatas pasti akan menyalahgunakannya. Untuk itu perlu dilakukan pergantian kekuasaan secara berlaka sesuai aturan konstitusi.
Pergantian kekuasaan secara berkala bertujuan untuk membatasi kekuasaan dan meminimalisasi penyelewengan dalam pemerintahan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Pergantian seorang kepala negara atau kepala daerah pada negara demokrasi dapat dilakukan melalui pemilihan umum yang jujur dan adil.
Di Indonesia, pemilihan presiden dilakukan selama 5 tahun sekali. Presiden pun hanya boleh terpilih maksimal 2 periode saja, setelah itu tidak boleh mencalonkan diri lagi sebagai presiden RI.
6. Pemilihan yang bebas, adil dan jujur
Prinsip utama demokrasi lain adalah adanya pemilihan umum untuk menentukan kepala negara atau kepala daerah. Berlangsungnya pemilhan umum (pemilu) harus dilakukan dengan bebas, adil dan jujur.
Bebas berarti warga berhak memilih calon yang ada tanpa paksaan. Adil berarti semua warga yang memenuhi kriteria memiliki hak suara. Jujur berarti rangkaian pemilu tidak boleh ada kecurangan.
Di Indonesia sendiri, pada pemilhan umum menerapkan asas luber jurdil, yakni singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Penegakan hukum dan persamaan kedudukan
Penegakan hukum menjadi isu penting dalam sebuah negara demokrasi. Hakikatnya, pelaksanaan hukum tidak boleh berat sebelah atau pandang bulu. Setiap perbuatan melawan hukum harus ditindak secara tegas siapapun orang yang terlibat.
Salah satu ciri-ciri negara demokrasi adalah adanya persamaan kedudukan tiap warga negara di mata hukum. Persamaan kedudukan warga negara di depan hukum akan memunculkan wibawa hukum. Saat hukum memiliki wibawa, hukum tersebut akan ditaati oleh setiap warga negara.
Artinya di muka hukum, tiap orang memiliki kedudukan yang sama, baik itu rakyat biasa atau orang dengan jabatan tinggi seperti pejabat atau anggota militer.
8. Pluralisme di bidang sosial, ekonomi dan politik
Dalam negara demorkasi yang penuh keragaman, prinsip pluralisme menjadi penting. Saling menghargai dan menghormati di tengah perbedaan menjadi penting. Keragaman yang ada bisa terjadi pada berbagai bidang baik sosial, ekonomi maupun politik.
Perbedaan tersebut hendaknya menjadi alat pemersatu bangsa pada negara demokrasi. Cara-cara demokrasi harus dikedepankan jika ada perbedaan pendapat, baik melalui musyawarah atau pemilihan umum sesuai ketetapan dan konstitusi yang ditetapkan.
Salah satu contoh negara demokrasi paling beragama adalah Indonesia yang memiliki keragaman suku, agama, ras dan budaya yang sangat banyak, namun tetap bisa bersatu.
9. Perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia)
Selain hukum, isu HAM juga menjadi isu penting pada negara yang menganut sistem demokrasi. HAM atau hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki sejak lahir. HAM merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dimiliki semua manusia.
Jaminan perlindungan HAM merupakan salah satu prinsip negara demokrasi karena merupakan bagian dari pembangunan negara yang demokratis. Tiap warga negara dijamin hak-hak asasinya, seperti hak hidup, hak beragama dan berkeyakinan, hak mendapat pendidikan dan hak bekerja.
Hak asasi lain juga meliputi hak berserikat dan berorganisasi serta hak kebebasan berpendapat. Pemerintah wajib melindungi dan menjamin HAM bagi warganya.
10. Kebebasan pers dan media
Salah satu hal yang membedakan antara negara demokrasi dan non-demokrasi adalah kebebasan pers dan media. Dalam contoh negara demokrasi, pemerintah menjamin adanya kebebasan pers dan media.
Pers yang bebas dapat menjadi media bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi serta memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik. Pers juga bisa berfungsi sarana sosialisasi program-program yang dibuat pemerintah.
Tentu dalam penyampaian berita, pers juga harus memperhatikan aturan yang ada. Untuk itulah dibentuk Dewan Pers untuk mengawasi pers dan media.
Nah itulah pembahasan mengenai konsep dan prinsip-prinsip demokrasi dan penjelasannya secara umum. Ada 10 poin dalam prinsip-prinsip dasar demokrasi. Secara umum pembahasan tersebut termasuk dalam prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku secara universal di semua negara demokrasi, termasuk juga di Indonesia.
makasih kanda